NU soroti pemimpin bermulut kotor, penyebab perpecahan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah surat yang memuat sikapnya atas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dan reaksi setelahnya, yaitu aksi 4 November lalu.

PBNU memberi tema surat itu dengan "Saatnya Memenuhi Rasa keadilan Masyarakat", yang ditandatangani oleh Ketua Umum Said Aqil Siroj dan Sekjen Dr Helmy Faishal.

Ada 4 poin yang disampaikan, yaitu:

Apresiasi terhadap Aksi Damai 4 November. Menjelaskan hakekat pemimpin ialah memberi teladan yang baik, tidak boleh berkata dengan kalimat kotor sehingga menimbulkan kontroversi, bahkan kemudian melahirkan perpecahan. NU juga meminta agar aksi 4 November itu dijadikan pembelajaran, bukan menstigmanya telah ditunggangi kelompok tertentu.
NU tidak yakin bentrokan yang terjadi pada Aksi Damai 4 November dilakukan oleh peserta, melainkan oleh pihak (provokator) dengan tidak baik untuk merusak aksi. Serta meminta polisi untuk mengusutnya.
NU menyayangkan kelambatan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Serta mendesak pemerintah segera melakukan dialog intensif dengan pemuka agama demi membangun suasana kondusif.
Terakhir, NU berpesar agar membangun ukhuwah dan memperkokoh ikatan kebangsaan.

Perlu diketahui pada poin 1, bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan jika aksi 4 November telah ditunggangi aktor politik.

Sementara itu, Jokowi baru saja berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta.

Ia disambut oleh Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, serta sejumlah pengurus syuriyah dan tanfidziyah PBNU.

Jokowi yang tiba sekitar pukul 16.00 WIB berdialog dengan pengurus PBNU di ruang Ketua Umum PBNU, Lantai 3 Gedung PBNU. Kedatangannya mendapat kawalan ketat polisi dan paspampres. (NU)